SENTRALKALTIM.ID, Balikpapan – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Damayanti, S.Pd gelar sosialisasi Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) ke-9 tentang Penguatan Demokrasi Daerah tentang kepemerintahan yang baik bersumber nilai budaya babgsa dari daerah pemilihan (dapil) Kota Balikpapan, Kel. Mekar Sari. Kec. Balikpapan tengah. Pada Minggu (19/10/2025).
Dalam kegiatan sosialisasi Penguatan Demokrasi Daerah tersebut, Damayanti menyampaikan dalam tata kelola pemerintahan yang baik tentu perlu negara mengedepankan nilai-nilai budaya bangsa sebagai fondasi utama serta dukungan dan keterlibatan elemen masyarakat dengan tetap berpegang teguh pada nilai budaya bangsa. Sehingga ini bukan hanya sebagai identitas bangsa, tetapi juga sebagai landasan dalam mewujudkan pemerintahan yang adil dan harmonis.
“budaya bangsa kita adalah budaya yang memiliki rasa empati tinggi terhadap sesama, baik di tatanan masyarakat maupun ditatanan pemerintahan. sehingga peran budaya lokal dan nilai keagamaan sebagai fondasi moral dalam membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas”. Ujar Damayanti
Kemudian, ia menegaskan bahwa untuk mewujudkan Kepemerintahan yang baik (good governance) tidak hanya bisa ditopang oleh sistem dan aturan formal, melainkan juga harus berakar pada nilai-nilai budaya yang sudah lama hidup dalam masyarakat Indonesia
“Budaya gotong royong, musyawarah, dan kejujuran setiap individual Itu bukan sekadar tradisi, melainkan merupakan panduan moral masyarakat indonesia untuk mewujudkan pemerintahan yang adil dan berpihak kepada masyarakat” ungkapnya
Adapun Beberapa nilai budaya yang menjadi pijakan dalam kepemerintahan yang baik antara lain :
Gotong Royong
Nilai ini menegaskan pentingnya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan serta menyelesaikan masalah sosial-ekonomi secara kolektif dan tanpa pamrih.
Musyawarah dan Mufakat
Proses pengambilan keputusan berdasarkan diskusi dan kesepakatan bersama diharapkan mampu menciptakan kebijakan publik yang inklusif dan adil, memperkecil kesenjangan kepentingan.
Keadilan Sosial
Berlandaskan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, keadilan sosial memastikan semua warga negara mendapat perlakuan setara tanpa diskriminasi, sehingga kebijakan pemerintah menyentuh seluruh lapisan masyarakat.
Kesederhanaan dan Kejujuran
Pemerintahan yang baik harus menampilkan sikap sederhana dan integritas tinggi agar terhindar dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, dengan pengelolaan sumber daya negara yang transparan.
Toleransi dan Kerukunan
Menjaga keberagaman dan kerukunan antar umat beragama, suku, serta budaya menjadi prioritas dalam mewujudkan suasana aman dan damai bagi seluruh rakyat.
Melalui sosialisasi ini, diharapkan pemerintah daerah mampu menjalankan kepemerintahan yang tidak hanya efektif dari segi manajerial, tetapi juga mengakar kuat pada nilai-nilai luhur budaya bangsa yang memperkuat persatuan dan kesejahteraan rakyat.
Dengan demikian, penguatan demokrasi di daerah dapat berjalan seiring dengan penerapan nilai-nilai budaya bangsa, menuju Indonesia yang adil, makmur, dan harmonis
