SENTRALKALTIM.ID, Samarinda — Polemik batas wilayah Kampung Sidrap antara Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dan Kota Bontang kembali memanas.
Meski begitu, kepada awak media, Wakil Bupati Kutim Mahyunadi menegaskan, pihaknya enggan terjebak dalam perdebatan yang tak kunjung usai.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim, kata dia, memilih untuk tetap fokus membangun wilayah tersebut demi kepentingan masyarakat.
“Kami tidak ingin berselancar dalam konflik itu. Yang jelas, kami mau bangun saja di sana,” ujarnya, saat dikonfirmasi belum lama ini.
Ia juga menilai, energi pemerintah daerah seharusnya diarahkan untuk pelayanan publik dan pembangunan nyata, bukan sekadar adu klaim administratif yang berulang-ulang.
“Lebih baik tenaga dan waktu digunakan untuk masyarakat. Kutim tetap bekerja, bukan berdebat,” tegasnya.
Bontang Kumpulkan Petisi, Kutim Tetap Jalan
Sebelumnya, Pemerintah Kota Bontang dikabarkan tengah menyiapkan langkah baru terkait status Kampung Sidrap.
Dorongan dari masyarakat dikawasan perbatasan disebut semakin menguat, dengan lebih dari 1.500 tanda tangan warga yang akan diajukan melalui petisi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan DPR RI.
Menanggapi hal itu, Mahyunadi menyebut upaya Bontang merupakan hak politik dan administratif yang sah. Namun, Kutim tetap berpegang pada dasar hukum administratif yang berlaku.
“Kalau mereka mau berjuang, silakan saja. Tapi kami tetap berkewajiban mengurus wilayah yang secara hukum masih masuk Kutim,” ujarnya.
“Kalau ada gejolak, ya silakan saja. Kita tetap bangun Sidrap,” tambahnya tegas.
Tujuh RT Diklaim Bontang, Kutim Sebut Langkah Janggal
Terkait tujuh Rukun Tetangga (RT) di Sidrap yang disebut-sebut masuk wilayah Bontang berdasarkan regulasi tertentu, ia menyebutkan bahea hal tersebut tidak logis.
“Tanya sama mereka, aneh ya? Itu kan jelas-jelas wilayah Kutim. Yang ngomong malah pemerintah Bontang. Aneh, aneh saja,” ucapnya dengan nada heran.
Diakhir memastikan, Pemekab Kutim akan terus melanjutkan pembangunan di kawasan perbatasan, sembari menjaga agar pelayanan masyarakat tetap berjalan normal dan tidak terganggu oleh dinamika politik antarwilayah.
“Fokus kami tetap pada masyarakat. Jangan sampai warga jadi korban tarik-menarik kepentingan,” pungkasnya.
