Sentralkaltim.id – Persoalan kekurangan guru kini menjadi perhatian serius di Samarinda.
Sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, kondisi ini mencerminkan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan pendidikan jangka panjang, tidak hanya di daerah, tetapi juga di pusat pertumbuhan kota.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menegaskan perlunya langkah strategis dan terkoordinasi.
Menurutnya, setiap tahun puluhan guru memasuki masa pensiun, namun proses pengisian formasi belum mampu mengimbangi kebutuhan yang ada.
“Kalau Samarinda sebagai kota besar saja kekurangan guru, ini menandakan ada yang perlu dibenahi secara sistemik. Kita tidak hanya bicara soal jumlah, tapi juga kualitas dan keberlanjutan pendidikan,” ujar Novan, Rabu (30/7/2025).
Dalam rangka memperkuat sinergi lintas lembaga, Novan mendorong agar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) sebagai pihak yang berwenang dalam proses rekrutmen, dapat berkoordinasi lebih intensif dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda.
Hal senada disampaikan Kepala Disdikbud Samarinda, Asli Nuryadin yang menjelaskan bahwa pihaknya rutin melakukan pemetaan kebutuhan guru setiap tahun.
Namun, proses pengisian formasi saat ini menjadi kewenangan pemerintah provinsi melalui BPSDM.
“Kami tetap aktif mengusulkan formasi tenaga pendidik setiap tahun. Hanya saja, realisasi rekrutmen memang memerlukan kolaborasi yang lebih kuat agar tepat sasaran,” jelas Asli.
Disdikbud dan DPRD Samarinda sepakat bahwa solusi jangka panjang menjadi kunci, termasuk memastikan guru yang direkrut memiliki kompetensi sesuai dengan tuntutan zaman.
Melalui kolaborasi yang solid antara DPRD, Disdikbud, dan BPSDM, pemerintah optimistis dapat menciptakan sistem pendidikan yang tidak hanya menyelesaikan masalah kekurangan guru, tetapi juga meningkatkan mutu pendidikan secara menyeluruh. (Adv)
