Sentralkaltim.id – Komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana terus diperkuat.
Melalui usulan tambahan anggaran dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Samarinda pada APBD Perubahan (APBD-P) 2025, langkah ini mendapat dukungan penuh dari Komisi III DPRD Samarinda.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menegaskan pentingnya peningkatan anggaran bagi BPBD dalam rangka optimalisasi penanganan bencana di wilayah Kota Tepian.
Hal ini mengingat meningkatnya risiko bencana yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.
Menurutnya, usulan tambahan anggaran ini bukan semata untuk memperbesar anggaran, tapi sebagai bentuk kesiapsiagaan daerah.
BPBD butuh penguatan operasional untuk bisa respons cepat terhadap situasi darurat.
Meski demikian, Deni menyebut, penambahan anggaran harus menyesuaikan kemampuan keuangan daerah, mengingat adanya efisiensi dari pemerintah pusat.
Sehingga perlu melakukan kalkulasi ketat agar realisasi anggaran tepat sasaran.
“Dari penyampaian pihak BPBD tidak terlalu besar, karena masih dalam situasi penyesuaian anggaran. Mungkin akan ada tambahan, tapi kembali lagi menyesuaikan keadaan keuangan Samarinda,” ujarnya.
Deni menyebutkan bahwa usulan tambahan anggaran untuk APBD-P 2025 berada di kisaran Rp500 juta hingga Rp1 miliar.
Tak hanya untuk tahun berjalan, BPBD juga telah mengusulkan penambahan anggaran untuk APBD 2026 sebesar Rp19 miliar, naik Rp5 miliar dari tahun sebelumnya dengan nilai Rp14 miliar.
Dijelaskannya, dari total Rp19 miliar, sebesar Rp2,5 miliar akan dialokasikan khusus untuk dana darurat bencana.
Sisanya akan digunakan untuk berbagai kegiatan strategis seperti edukasi kebencanaan, pelatihan, dan pemulihan pascabencana.
“BPBD usulkan tambah Rp5 miliar untuk tahun depan (2026),” tuturnya.
Komisi III DPRD Samarinda menilai langkah BPBD ini sebagai bentuk perencanaan yang matang dan proaktif.
Dukungan pun diberikan agar pengajuan anggaran ini dapat terealisasi secara optimal, dengan tetap memperhatikan kondisi fiskal daerah.
Dengan sinergi antara DPRD dan BPBD, diharapkan Samarinda dapat lebih tangguh dalam menghadapi potensi bencana serta memberikan perlindungan maksimal bagi warganya. (Adv)
