SENTRALKALTIM.ID, Samarinda –Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Kalimantan Timur menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur pada Kamis, (10/Juli/2025)
Aksi tersebut merupakan bentuk penolakan terhadap keputusan Pemprov Kaltim yang diduga menghapus piutang senilai Rp280 miliar dari PT Kaltim Prima Coal (KPC)/Bumi Resources.
Aksi yang dimulai sejak pukul 14.10 WITA dibuka dengan membawakan orasi dan puisi sebagai bentuk ekspresi kekecewaan mereka. Aksi pun berjalan damai hingga menjelang sore, dengan jeda istirahat salat Asar. Namun, ketegangan mulai meningkat ketika perwakilan Pemprov tak juga menemui massa hingga pukul 16.00.
“Pernyataan sikap ini bagian dari kekecewaan kami terhadap Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang tidak memiliki iktikad baik menemui massa aksi. Isu ini akan terus kami kawal hingga tuntas, dan kami pastikan akan kembali melakukan aksi demonstrasi,” tegas Totti, Koordinator Lapangan aksi.
PkC PMII Kaltim menilai sikap diam Pemprov Kaltim mencerminkan ketidakberanian menghadapi pertanyaan publik terkait kebijakan yang merugikan keuangan daerah. Padahal, isu ini menyangkut hak rakyat Kalimantan Timur yang patut dipertanggungjawabkan di ruang publik.
Setelah menyatakan sikap secara terbuka, massa kembali melanjutkan orasi dan berusaha masuk ke area dalam kantor gubernur. Tindakan tersebut memicu gesekan dengan aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang berjaga di lokasi.
“Tindakan kekerasan oknum polisi pamong praja tidak dapat dibenarkan. Mereka seharusnya melindungi, bukan menyerang. Oknum tersebut harus dipecat karena tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik,” kecam Totti.
Insiden pemukulan terhadap massa aksi yang dilakukan oleh oknum Satpol PP pun terekam jelas dalam sebuah video yang kini beredar di kalangan mahasiswa.
Hal ini menambah daftar panjang kekecewaan massa terhadap respons aparat dan Pemprov Kaltim. Permintaan maaf dari oknum yang terlibat dalam kekerasan sempat dilayangkan oleh massa aksi, namun sangat disayangkan, hal tersebut tidak diindahkan. Ketidaksediaan permintaan maaf mempertegas sikap arogansi yang dirasakan para demonstran.
Koordinator aksi menyatakan bahwa insiden ini tidak hanya menjadi catatan kelam dalam demokrasi daerah, tetapi juga memperkuat tekad mereka untuk terus mengawal isu penghapusan utang tersebut. Mereka menegaskan akan terus turun ke jalan jika tidak ada tanggapan resmi.
Hingga pukul 17.00 WITA, massa mulai membubarkan diri secara tertib dari lokasi aksi. Namun, mereka meninggalkan pesan jelas bahwa ini bukan akhir dari perjuangan mereka atas transparansi dan keadilan fiskal di Kalimantan Timur.
Bagi PMII, perjuangan ini bukan hanya soal angka Rp280 miliar, tetapi tentang integritas pemerintah dan kepastian hukum atas hak daerah. Mereka bertekad untuk terus menekan Pemprov agar menjelaskan keputusan penghapusan piutang dengan tuntas.
