Sentralkaltim.id – Pembangunan infrastruktur di Samarinda terus mendapat perhatian serius.
Meskipun berbagai proyek fisik mulai tampak di berbagai sudut kota, namun kekhawatiran terhadap kurangnya koordinasi antarlembaga dalam proses pembangunan semakin mencuat.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengungkapkan bahwa pola kerja yang terpisah-pisah antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) justru menimbulkan pemborosan anggaran dan hasil pembangunan yang tidak berkelanjutan.
“Jalan atau trotoar baru selesai dikerjakan, tak lama kemudian dibongkar lagi karena ada proyek pemasangan pipa atau kabel. Ini kan boros dan tidak efisien,” ujar Deni, sapaan akrabnya, Sabtu (5/7/2025).
Menurutnya, kasus seperti itu bukanlah hal baru, dan menjadi contoh nyata dari lemahnya koordinasi dalam pelaksanaan proyek infrastruktur.
Salah satu area yang menjadi sorotan adalah kerusakan pedestrian di Jalan Juanda, yang terjadi akibat pekerjaan proyek PDAM yang tidak terintegrasi dengan pembangunan sebelumnya.
Menurut Deni, ini membuktikan bahwa komunikasi dan perencanaan yang lebih matang antar instansi sangat dibutuhkan.
Untuk itu, Deni menegaskan bahwa Pemkot Samarinda perlu segera menyusun rencana pembangunan yang bersifat jangka panjang dan terintegrasi, dengan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari usia teknis infrastruktur hingga jadwal pemeliharaan rutin.
“Kita tak bisa terus bersikap reaktif. Harus ada peta jalan yang jelas agar pembangunan berjalan sistematis, bukan tambal sulam,” tegasnya.
Selain itu, Deni juga mengangkat permasalahan banjir yang sering melanda Samarinda.
Menurutnya, pembangunan yang terfokus pada satu titik saja tanpa mempertimbangkan koneksi antarwilayah tidak akan menyelesaikan masalah banjir secara menyeluruh.
Oleh karena itu, pendekatan pembangunan per kawasan yang memperhatikan hubungan antara hulu dan hilir sangatlah penting.
Meskipun demikian, Deni mengapresiasi langkah Pemkot yang telah mengembangkan sistem digital seperti E-WAN untuk mendukung perencanaan dan pelaporan proyek pembangunan.
Meski begitu, Deni menegaskan bahwa teknologi hanyalah alat bantu.
Keberhasilannya bergantung pada soliditas koordinasi antara OPD, BUMD, dan instansi terkait lainnya.
“Kalau tiap OPD dan BUMD jalan sendiri-sendiri, sebagus apa pun sistem digital yang dibangun, hasilnya tetap kacau dan masyarakat yang dirugikan,” tambah Deni.
Dalam situasi ini, penting bagi Pemkot Samarinda untuk memperbaiki pola kerja dan meningkatkan sinergi antara lembaga-lembaga yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur.
Masyarakat berharap pembangunan yang dilakukan tidak hanya mengejar kuantitas, tetapi juga mempertimbangkan kualitas dan keberlanjutan yang berdampak positif bagi kehidupan sehari-hari.
Sebagai langkah awal, Pemkot Samarinda perlu membangun perencanaan yang jelas, sistematis, dan terintegrasi, agar setiap proyek yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. (adv)
