SENTRALKALTIM.ID, IKN – Pembangunan jalan tol penghubung ibukota Nusantara (IKN) sangat mengancam keberlangsungan satwa liar. Meski begitu, berbagai kalangan meragukan efektivitas koridor satwa yang sedang terbangun itu terlebih hutan sekitar sudah terbabat.
Sebelumnya, Yayasan Pro Natura sebagai pengelola Hutan Lindung Sungai Wain (HLSW) dan Kelompok Kerja (Pokja) Pesisir merekomendasikan koridor satwa sebagai buntut proyek tol itu. Jalan bebas hambatan itu membelah hutan darat dan hutan pesisir yang merupakan jalur perlintasan beragam satwa, seperti, macan dahan, babi hutan, bekantan, beruang madu, orangutan, rusa, dan kucing hutan.
Mappaselle, Direktur Eksekutif Kelompok Kerja (Pokja) Pesisir mengatakan, ada lima titik rekomendasi koridor satwa buatan. Rekomendasi itu berdasarkan letak lima daerah aliran sungai (DAS) dalam ekosistem Teluk Balikpapan untuk pembangunan jalan tol itu.
“Dulu, kami mengusulkan ada lima koridor pada DAS yang terhubung antara Hutan Lindung Sungai Wain dengan hutan pesisir. Semuanya (hutan), sudah dibersihkan. Memulihkan (ekosistem) itu kembali, cukup besar biayanya. Itu risiko yang harus ditanggung pemerintah,” katanya.
Armen Adekristi, Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Pembangunan IKN II Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur (Kaltim) mengatakan, ada dua koridor satwa dibangun merespons rekomendasi berbagai pihak itu.
Jumlah itu dia nilai cukup mengakomodir pergerakan satwa, berdasarkan inventarisasi/survei koridor satwa oleh Pro Natura, Kementerian Lingkungan Hidup Balikpapan dan Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam (BKSDA).
Titik-titik itu, katanya, sebagai langkah mitigasi pencegahan konflik antara satwa liar dengan manusia. “Serta menghambat pergerakan satwa liar memasuki area penggunaan lain (APL), maka dibangun penanganan berlapis berupa pagar,kawat berduri di sepanjang ruas jalan tol,” katanya, menjawab pertanyaan tertulis Mongabay.
Pemerintah menganggap pembangunan koridor satwa itu sebagai solusi akibat terputusnya hutan darat dan hutan pesisir yang menjadi wilayah jelajah satwa. Sebagai penyelenggara pembangunan, dia juga tidak memberikan pernyataan yang meyakinkan bahwa koridor-koridor artifisial itu akan berfungsi efektif dengan kondisi hutan yang gundul.
Dia menegaskan, tujuan utama pembangunan koridor satwa di Tol Balikpapan-IKN ini sebagai upaya pelestarian keanekaragaman hayati, terutama di area pembangunan IKN. Juga sebagai sarana penghubung habitat satwa liar di sekitar kawasan tol IKN. “Serta untuk menjaga keamanan dan keselamatan satwa dan pengguna jalan tol.”
Namun, desain koridor artifisial yang tengah dibangun dengan anggaran yang mencapai Rp2,6 triliun ini, Mappaselle anggap tak tepat. Terlebih, hutan-hutan di sekitar justru telah terbabat.
Dia bilang, pembangunan tol tol seharusnya menyesuaikan dengan bentang alam, bukan malah membabat hutan yang ada. Hingga tak memutus koridor alami perlintasan satwa. Contohnya, pembangunan jalan tol dengan konsep jalan layang di atas hutan, maupun terowongan di daerah berbukit.
Tetapi kondisi di lapangan, deforestasi yang terjadi di kedua sisi jalan, menunjukkan tak ada hutan yang terhubung. “Bagaimana satwa bisa melintas dalam keadaan terbuka (hutan)? Mestinya kan desainnya, menghutankan kembali di kiri-kanannya (sisi jalan), desain koridornya juga (bisa) mengakomodir banyak satwa yang bisa melintas,” kata Mappaselle.
Bentang alam berubah
Koridor artifisial yang mulai bangun akhir 2024 itu dia perkirakan tidak akan berfungsi optimal. Karena bentang alam di sekitar areal pembangunan jalan tol, berubah signifikan.
“Ketika melihat desain koridor yang sudah terbangun saat ini di dekat Sungai Tempadung, sepertinya harapan (menyambung hutan yang terputus) itu tak terpenuhi karena berbagai alasan. Koridornya tak tersambung. Artinya, sulit itu dijadikan sebagai lintasan satwa karena kan sudah terbuka.”
Karena itu, dia pun meragukan efektivitas koridor artifisial tersebut, sebab pembangunan tidak memperhatikan fungsi ekosistem Teluk Balikpapan secara keseluruhan sebagai kesatuan utuh. Di sisi hutan pesisir, tampak pembukaan lahan berlangsung masif.
Selain itu, ada tiga anak sungai yang ditutup dengan tanah timbunan. Hal itu menyebabkan tumbuhan di sekitar mati juga khawatir akan mengubah aliran bahkan menghambat air dari hulu mencapai hilir.
“Ada tiga anak sungai yang tertutup, tertimbun karena pembangunan jalan tol. Lalu lintas air itu terganggu sehingga mangrovenya mati. Mangrove itu juga daerah lintasan (satwa) sebenarnya. Dengan tertutupnya itu, (aliran sungai) akan tertahan dan ketika tertahan, ia akan mencari jalan baru. Semakin banyak (aliran baru), pasti banjirlah,” katanya.
Dampak dari proyek ini pun mulai masyarakat sekitar rasakan. Masyarakat yang bermukim di sekitar pembangunan jalan tol alami banjir parah Situasi itu juga akan mengganggu kehidupan satwa yang ada.
Mappaselle bilang, mereka tidak bermaksud menghalang-halangi pembangunan yang tengah berlangsung tetapi harus dengan memperhatikan kondisi ekologi sekitar.
“Fakta hari ini, merusak lingkungan itu berbiaya tinggi, itu sudah terbukti. Bahwa upaya memulihkan koridor satwa dengan biaya Rp2,6 triliun. Itu suatu bukti bahwa merusak lingkungan, biayanya sangat besar.”
Mereka tidak ingin koridor satwa yang terbangun itu hanya untuk menggugurkan kewajiban. Karena tujuannya sebenarnya penyelamatan lingkungan, keaneragaman hayati dan menjaga keselamatan pengguna jalan tol. “Termasuk, menjaga nama baik Indonesia di dunia internasional. Karena, citra Indonesia akan rusak ketika proses pembangunan IKN itu mengesampingkan persoalan lingkungan,” kata Mappaselle
Akankah efektif?
Stanislav Lhota, peneliti dari Faculty of Tropical AgriSciences, Czech University of Life Sciences Prague turut menyesalkan kondisi kerusakan lingkungan di sekitar area pembangunan tol IKN-Balikpapan ini. Dia bahkan menyebut kerusakan itu sebagai hal paling buruk.
Keberadaan koridor artifisial yang dibuat pemerintah, katanya, adalah kompensasi parsial yang fungsi dan tingkat efektivitasnya tidak akan sama dengan koridor alami penghubung Hutan Lindung HLSW dengan hutan mangrove di pesisir – yang telasudah terputus.
“Peran koridor alami ini terputus oleh pembangunan jalan tol yang mengarah ke Pulau Balang, koneksi langsung antara Balikpapan dan ibu kota baru, Nusantara,” katanya dalam pesan tertulis kepada Mongabay.
Stan, sapaan akrabnya juga menyoroti biaya untuk pembangunan koridor artifisial begitu besar. Sisi lain, konsep kota cerdas, hijau, dan berkelanjutan, tidak terimplementasi dengan tepat. Fakta-fakta lapangan dengan dampak lingkungan serius di wilayah-wilayah sekitar yang harsunya sebagai penopang ibu kota itu, tidak menunjukkan tak sejalan dengan konsep ‘hijau’ itu.
“Kenyataan di lapangan menunjukkan hal yang berbeda. Koridor buatan itu tidak mungkin berfungsi jika hutan kiri-kanan jalan rusak, hal ini dapat dilihat di lapangan,” kata ilmuwan yang pernah penelitian di Teluk Balikpapan ini.
Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5/2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan 2024-2043, menetapkan, sebagian kawasan hutan di sekitar areal tol sebagai kawasan lindung, ternyata tak menjadi jaminan. Dia pun mendorong, hutan lindung diperluas mencakup keseluruhan ekosistem di Teluk Balikpapan.
Status kawasan lindung,, katanya, akan bisa berpengaruh menekan laju deforestasi di kawasan itu. “Deforestasi terjadi pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, kecuali jika lanskap Teluk Balikpapan diberikan status lindung, dan pembangunan industri di sepanjang pesisir dihentikan. Koridor buatan itu tidak akan pernah dapat memenuhi tujuan yang dimaksudkan.”
