Sentralkaltim.id – DPRD Samarinda menyoroti krisis gas elpiji 3 kilogram yang kembali menghantui warga Samarinda.
Sejak usai Hari Raya Iduladha, kelangkaan “gas melon” ini terus terjadi dan memicu lonjakan harga di lapangan hingga mencapai Rp70.000–Rp80.000 per tabung.
Padahal, harga eceran tertinggi (HET) seharusnya hanya sekitar Rp18.000.
Menanggapi kondisi tersebut, Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, mendesak masyarakat untuk tidak tinggal diam.
Ia bahkan mendorong warga untuk menggugat Pertamina sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kekacauan distribusi ini.
“Pertamina telah merugikan rakyat karena ketidakprofesionalannya. Sudah saatnya masyarakat melakukan class action,” ujar Rohim, beberapa waktu yang lalu.
Politisi PKS ini menduga kelangkaan ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan bisa melibatkan sindikat yang bermain di jalur distribusi gas bersubsidi.
“Ini bukan hal baru, ada indikasi sindikasi dalam distribusi. Permainan ini sudah berlangsung lama dan harus diusut tuntas,” tegasnya.
Ia menilai, pernyataan Pertamina yang menyebut pasokan gas cukup sangat bertolak belakang dengan fakta di lapangan.
Menurutnya, kenaikan harga yang drastis menjadi bukti adanya masalah serius dalam distribusi.
“Kalau pasokan memang cukup, kenapa harga bisa melonjak tiga sampai empat kali lipat?” ucapnya.
Rohim juga menyinggung keterbatasan pemerintah daerah dalam menangani persoalan ini karena Pertamina berada di bawah naungan Kementerian BUMN dan ESDM.
Meski demikian, ia percaya tekanan publik bisa menjadi senjata ampuh untuk mendorong perbaikan.
“Ini bukan sekadar soal distribusi, tapi menyangkut kebutuhan dasar rakyat kecil. Kalau Pertamina tidak becus, masyarakat berhak menuntut” pungkasnya.
Hingga kini, belum ada solusi konkret dari Pertamina terkait krisis gas elpiji di Samarinda.
Masyarakat pun berharap ada tindakan cepat sebelum dampaknya semakin meluas. (adv)
