Sentralkaltim.id – Ketimpangan akses pendidikan di Samarinda kembali disorot DPRD Samarinda.
Mohammad Novan Syahronny Pasie, selaku Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, menyuarakan keprihatinannya atas minimnya fasilitas sekolah negeri, terutama di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Salah satu contoh paling mencolok terjadi di Kecamatan Samarinda Seberang, yang hanya memiliki satu sekolah negeri, yakni SMP Negeri 3.
Kondisi ini dinilai jauh dari ideal, mengingat pertumbuhan jumlah penduduk dan kebutuhan pendidikan yang semakin meningkat.
“Banyak siswa dari wilayah itu malah harus ke Palaran atau Loa Janan Ilir karena daya tampung yang terbatas. Padahal kalau berdasarkan domisili, SMPN 3 memang yang paling dekat,” ujar Novan, sapaan akrabnya.
Situasi ini membuat siswa dan orang tua menghadapi dilema setiap tahun ajaran baru, terutama saat penerimaan peserta didik baru (PPDB) berbasis zonasi.
Namun, ia menyampaikan, Wali Kota Samarinda Andi Harun telah merespons cepat situasi itu dengan memerintahkan studi kelayakan pembangunan sekolah baru di kawasan Samarinda Seberang.
“Alhamdulillah, hasil awal studi menunjukkan bahwa lahannya ada dan layak. Tinggal kita dorong agar pembangunannya bisa masuk prioritas di tahun depan,” ungkap Novan.
Menurutnya, pembangunan sekolah baru di wilayah tersebut bukan lagi wacana, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjamin hak pendidikan yang setara bagi semua warga.
Politisi Golkar ini juga menyoroti persoalan serupa di Dapil V.
Di sana, meski jumlah sekolah cukup, jarak antar sekolah masih menjadi kendala utama.
“Permasalahan di lapangan bukan cuma soal jumlah sekolah, tapi juga soal jaraknya yang terlalu jauh. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi siswa yang tinggal di daerah yang secara geografis tersebar,” tambahnya.
Meski demikian, ia menyadari pembangunan sekolah tidak bisa dilakukan begitu saja.
Ketersediaan lahan dan keterbatasan anggaran daerah (APBD) menjadi dua kendala utama yang harus diatasi.
“Di sisi lain, kita juga harus memperhatikan program-program lain yang juga tak kalah penting. Jadi memang butuh strategi yang matang agar semua bisa berjalan beriringan,” pungkasnya.
Komisi IV DPRD Samarinda berkomitmen untuk terus mengawal isu ini dan mendorong pemerintah kota agar mempercepat pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Samarinda. (adv)
