Daerah

Rudy Mas’ud Pastikan Program Gratis Pol Terlaksana Tahun Ini

4
×

Rudy Mas’ud Pastikan Program Gratis Pol Terlaksana Tahun Ini

Sebarkan artikel ini
Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud (tengah) Usai Rapat Paripurna perdana di Gedung Utama DPRD Kaltim, Senin (3/3/2025).

SENTRALKALTIM.ID Samarinda –  Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, memastikan program unggulan Gratis Pol! akan segera berjalan tahun ini. Kepastian ini disampaikan usai Rapat Paripurna perdana di Gedung Utama DPRD Kaltim, Senin (3/3/2025

Rudy menegaskan saat ini pihaknya tengah menyinkronkan program dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim. “Insha Allah dalam tahun ini, kegiatan program-program Gratis Pol!akan segera kita sinkronisasikan dan mudah-mudahan bisa berjalan di tahun ini juga,”ujarnya.

Program Gratis Pol! yang menjadi janji kampanye Rudy Mas’ud bersama Seno Aji ini mencakup pendidikan gratis, BPJS gratis, serta program umrah bagi guru mengaji dan takmir masjid. Salah satu kebijakan signifikan dalam implementasi program ini adalah penghapusan beasiswa, karena pemerintah akan menanggung seluruh biaya pendidikan.

“Kita nggak ada beasiswanya lagi ya. Bahwa nanti anak-anak kita semuanya Insha Allah bisa sekolah ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur,” tegasnya.

Gubernur menjelaskan, pemerintah telah mengalokasikan 20 persen dari APBD untuk pendidikan dan 10 persen untuk kesehatan, sesuai ketentuan undang-undang. Meski demikian, ia membuka kemungkinan adanya tambahan anggaran jika diperlukan.

“Program itu sudah ditentukan, pendidikan 20 persen dan kesehatan 10 persen. Jadi tidak akan lebih dari situ. Itu minimum ya, kalau memang dianggap perlu, kita akan diskusikan nanti,” ujarnya.

Keputusan penghapusan beasiswa ini memunculkan berbagai reaksi di masyarakat. Sebagian pihak menyambut baik kebijakan pendidikan gratis, sementara yang lain mempertanyakan bagaimana sistem baru ini akan mengakomodasi mahasiswa yang sebelumnya bergantung pada beasiswa. Pemerintah diharapkan memberikan mekanisme transisi agar kebijakan ini berjalan efektif tanpa merugikan pelajar.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *