Sentralkaltim.id, Samarinda – Prediksi pengetatan fiskal pada 2026 membuat sejumlah daerah harus memangkas program pembangunan. Namun DPRD Kaltim menegaskan bahwa sektor pendidikan dan kesehatan tidak boleh menjadi korban efisiensi anggaran.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, menyampaikan bahwa kesepakatan antara legislatif dan pemerintah provinsi sudah jelas menempatkan kedua sektor tersebut sebagai prioritas utama pembangunan.
“Kalau prioritas kan sesuai kesepakatan DPRD dengan Pemprov… pendidikan dan kesehatan itu memang yang utama,” terangnya.
Ia menjelaskan, kebijakan efisiensi tetap harus memastikan layanan dasar masyarakat dapat berjalan maksimal, terutama di daerah yang indeks pembangunannya masih tertinggal.
“Dengan keterbatasan dana ini maka mau tidak mau semua OPD harus melakukan efisiensi…” katanya.
Wilayah yang jauh dari pusat pertumbuhan ekonomi disebut harus tetap mendapatkan perhatian khusus dalam penentuan arah kebijakan pembangunan.
“Kami sangat berharap itu tetap menjadi prioritas… itu seperti juga di Ubar, Mahulu… itu tetap bisa diprioritasi,” tegasnya.
Menurut Syarifatul, penguatan sumber daya manusia menjadi kebutuhan mendesak bagi Kalimantan Timur yang akan menjadi daerah penyangga utama Ibu Kota Nusantara. Ia menekankan bahwa pendidikan dan kesehatan adalah fondasi untuk membentuk SDM kompetitif di masa depan.
