Sentralkaltim.id, Samarinda – Belakangan publik menyoroti pembahasan APBD Kaltim yang terlihat terburu-buru menjelang batas waktu pengesahan. Namun, menurut Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin, percepatan tersebut bukan karena DPRD lambat bekerja, melainkan karena menunggu kejelasan kebijakan pusat.
Ia menegaskan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat membuat penyusunan anggaran daerah ikut bergeser dan menumpuk di akhir.
“Itu karena efisiensi dari pusat. Kita terus lobi agar efisiensi tidak terlalu besar agar tidak berdampak ke Kaltim,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa proses menunggu keputusan pusat itulah yang menyebabkan waktu pembahasan terlihat sempit.
“Menunggu kepastian itu yang bikin waktunya mepet, bukan pembahasannya yang tergesa-gesa,” tegasnya.
Husni memastikan komunikasi antara pemerintah provinsi dan pusat terus dilakukan agar pengurangan anggaran tidak membuat pembangunan di Kaltim tersendat.
