Sentralkaltim.id, Samarinda – Penurunan kekuatan fiskal Kalimantan Timur mendorong pemerintah daerah untuk mencari sumber pemasukan baru yang lebih berkelanjutan. DPRD Kaltim menilai sejumlah daerah, terutama Kutai Kartanegara (Kukar), memiliki peluang besar yang belum dimaksimalkan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin, menyebut Kukar masih bertumpu pada pendapatan berbasis sumber daya alam seperti batu bara dan migas. Ia menilai orientasi ini harus diperluas agar pendapatan daerah tidak tergerus saat harga komoditas turun atau produksi menurun.
“Kita di Kukar ini masih sangat bergantung pada sumber daya alam. Padahal ada sumber daya lain yang bisa menambah PAD. Perusahaan-perusahaan besar itu punya kendaraan alat berat, BBM yang digunakan, dan pajaknya harus optimal,” ujarnya.
Husni menekankan pentingnya pengawasan pemungutan pajak alat berat dan BBM secara lebih tegas. Sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diperlukan agar potensi pendapatan tidak justru menghilang akibat lemahnya pendataan.
“Jangan hanya provinsi yang menginventarisasi pajak-pajak tersebut, tapi kabupaten/kota juga harus membantu untuk menginventarisasi potensi PAD-nya,” tegasnya.
Selain sektor pajak, ia juga menyoroti pemanfaatan Sungai Mahakam yang disebut masih belum memberikan kontribusi signifikan bagi daerah. Padahal sungai itu menjadi jalur vital lalu lintas tongkang dan distribusi logistik industri ekstraktif.
“Jika dikelola dengan baik, kabupaten/kota yang dilintasi Mahakam akan mendapat efek besar terhadap PAD — misalnya dari tambatan tongkang, jasa pengelolaan, dan lainnya,” tutur Husni.
Tak hanya itu, ia mengkritisi kinerja perusahaan daerah yang dinilainya belum mampu memberi pemasukan sesuai harapan. Bahkan ada yang justru menjadi beban belanja daerah.
“Perusda itu disuntik modal besar tapi dividennya lebih kecil daripada bunga bank. Kalau tidak bisa menghasilkan lebih baik dari bunga bank, ya kolaps saja,” tegasnya lagi.
Husni meyakini bahwa melalui perbaikan tata kelola pendapatan dan penguatan potensi ekonomi yang sudah ada, kondisi fiskal Kaltim dapat kembali kokoh dalam beberapa tahun ke depan.
