SENTRALKALTIM.ID, Sangatta — Di Kutai Timur (Kutim), kekhawatiran terhadap dampak ekonomi global tidak hanya dirasakan para pengambil kebijakan, tetapi juga masyarakat yang bergantung pada stabilnya layanan publik dan belanja daerah. Situasi inilah yang mendorong Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, memperkuat jalur komunikasi langsung dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar daerah tidak menghadapi tekanan ekonominya sendirian.
Ardiansyah menekankan bahwa dinamika ekonomi global telah masuk ke ruang fiskal daerah, terutama pada komponen pendapatan yang bersumber dari dana transfer pusat. Ia menjelaskan bahwa ketika ekonomi nasional terguncang, daerah seperti Kutim cepat merasakan dampaknya, mulai dari penyesuaian anggaran hingga batasan ruang belanja.
“Untuk itu, kami tidak menunggu masalah datang. Kami berkoordinasi sejak awal agar arahan pusat bisa dipahami dan diterapkan dengan tepat,” katanya.
Menurutnya, koordinasi ini membantu pemerintah daerah memperkirakan skenario terburuk sekaligus meminimalkan gangguan pada layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial.
Ia menegaskan bahwa stabilitas fiskal tidak hanya soal angka dalam APBD, tetapi kemampuan pemerintah menjamin bahwa warga tetap mendapat layanan publik tanpa dikurangi.
“Jika kebijakan fiskal tidak selaras, masyarakat yang pertama merasakan dampaknya. Itu yang ingin kami cegah,” jelasnya.
Bupati menambahkan bahwa upaya konsultasi dengan pemerintah pusat telah dilakukan beberapa kali tahun ini, terutama terkait penyesuaian asumsi ekonomi dan rencana belanja 2026. Menurutnya, kebijakan fiskal daerah tidak bisa berjalan sendiri karena seluruh mekanisme pendanaan terkait erat dengan kebijakan nasional.
“Ini soal memastikan masyarakat Kutim tetap aman dalam situasi penuh ketidakpastian,” ucapnya.
Ardiansyah menyebut bahwa tahun 2026 diperkirakan masih menyisakan tantangan, meski kondisi diyakini lebih stabil dibandingkan tahun ini. Ia menilai ketenangan dan keteraturan langkah pemerintah adalah bagian dari cara melindungi warga dari fluktuasi ekonomi dunia.
“Kami berharap tahun depan jauh lebih terkendali, tapi tetap menjaga disiplin anggaran sebagai pagar,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa di tengah ketidakpastian, pemerintah daerah memilih tidak mengambil langkah yang bersifat spekulatif. Fokusnya tetap menjaga keberlanjutan layanan publik.
“Yang kami lakukan adalah memastikan masyarakat tidak menjadi korban dari gejolak yang terjadi jauh di luar batas daerah kami,” tutur Ardiansyah. (ADV/Diskominfo Kutim/—)
