SENTRALKALTIM.ID, Sangatta — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) kembali menekankan pola perencanaan berbasis usulan masyarakat dalam program pemberdayaan ekonomi perempuan. Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), seluruh bentuk pelatihan disusun bukan dari keputusan internal, melainkan dari aspirasi desa yang masuk setiap tahun melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Kepala DP3A Kutim, Idham Cholid, mengatakan bahwa model ini dipilih agar pemerintah tidak salah menetapkan program. Menurutnya, pelatihan harus berangkat dari kebutuhan nyata di lapangan, bukan dari asumsi pemerintah.
“Program tidak kami buat secara sepihak. Semua dirancang berdasarkan usulan masyarakat desa agar kegiatan yang kita jalankan benar-benar sesuai kebutuhan,” ujarnya.
Model partisipatif ini kemudian dipadukan dengan kolaborasi lintas pihak. DP3A menggandeng lembaga swasta, termasuk ASPAI, untuk memperkuat pendampingan dan memastikan peserta mendapat pengetahuan lanjutan setelah pelatihan selesai.
“Kolaborasi dengan mitra sangat penting agar pelatihan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial saja. Kita ingin perempuan bisa mengembangkan usaha setelah pelatihan,” katanya.
Meski demikian, Idham mengakui bahwa jumlah usulan pemberdayaan ekonomi dari desa belum sebanyak sektor lain. Mayoritas peserta Musrenbang masih mengutamakan pembangunan fisik. Menurutnya, hal ini menjadi tantangan dalam menumbuhkan minat masyarakat terhadap pelatihan ekonomi keluarga.
“Usulan infrastruktur memang lebih banyak. Akibatnya, anggaran pemberdayaan perempuan juga terbatas. Padahal kegiatan ini sangat penting untuk peningkatan pendapatan rumah tangga,” ujarnya.
Lebih jauh, ia berharap desa lebih aktif menyampaikan kebutuhan pelatihan agar pemerataan pemberdayaan ekonomi perempuan dapat tercapai.
“Semakin banyak yang mengusulkan, semakin besar peluang kegiatan pemberdayaan berjalan di banyak lokasi,” lanjutnya. (ADV/Diskominfo Kutim/—).
