SENTRALKALTIM.ID, Sangatta — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mengingatkan bahwa persoalan LPG 3 kilogram bukan hanya menyangkut distribusi, tetapi juga menyangkut keadilan bagi kelompok rentan. Sebab, ketika rumah tangga mampu menggunakan gas bersubsidi, ruang bagi masyarakat miskin semakin sempit. Kekhawatiran ini disampaikan Disperindag Kutim setelah menemukan bahwa tekanan permintaan justru lebih banyak disebabkan oleh pola konsumsi masyarakat mampu, bukan oleh kekurangan pasokan.
Pejabat Fungsional Pengawas Perdagangan Ahli Muda, Achmad Dony Erviady, menuturkan bahwa fenomena ini sangat terasa di lapangan. Masyarakat cenderung membeli LPG 3 kilogram karena harga awalnya tampak lebih murah meski biaya total penggunaannya lebih tinggi.
“Tabung kecil itu irit secara harga beli, tapi tidak irit dalam pemakaian. Banyak keluarga menghabiskan satu tabung dalam beberapa hari saja,” katanya.
Situasi semakin kompleks ketika pelaku usaha besar dan ASN juga ikut menggunakan tabung subsidi. Padahal, distribusi gas 3 kilogram didesain untuk kelompok miskin dan pelaku usaha ultra-mikro. Jika penggunaan tidak sesuai sasaran, pedagang kecil yang bergantung pada LPG rakyat justru harus berebut pasokan.
“Kalau kelompok mampu ikut memakai, maka yang paling terdampak adalah mereka yang benar-benar bergantung pada subsidi,” jelasnya.
Dalam kacamata pemerintah, persoalan ini menyentuh isu keadilan sosial. Rumah tangga yang seharusnya mendapat perlindungan negara justru kerap kalah cepat mendapatkan barang. Pemerintah pun memperkuat ajakan moral agar warga mampu mulai beralih menggunakan LPG 12 kilogram yang lebih hemat dan tersedia sepanjang waktu.
“Yang paling sederhana adalah kesadaran. Kalau yang mampu pindah, beban pasar langsung turun,” katanya.
Dony menegaskan pentingnya empati sosial dalam menjaga ketepatan sasaran subsidi energi. Pemerintah kini menyiapkan sosialisasi bersama Pertamina, termasuk rencana pembinaan pedagang agar tidak melayani pembelian dalam jumlah besar oleh kelompok ekonomi menengah.
“Gas subsidi itu harus dinikmati mereka yang membutuhkan. Ini soal keberpihakan,” pungkasnya. (ADV/Diskominfo Kutim/—)
