SENTRALKALTIM.ID , Sangatta — Harga LPG 3 kilogram di Kutai Timur (Kutim) kembali menjadi sorotan setelah pemerintah daerah menerima laporan kenaikan harga di wilayah pesisir hingga dua kali lipat dari harga pangkalan. Situasi ini memicu evaluasi internal mengenai efektivitas instrumen pengawasan yang selama ini diterapkan.
Kepala Seksi Pengawasan Perdagangan Disperindag Kutim, Achmad Dony Erviady, menjelaskan bahwa ketimpangan harga sudah lama terjadi, tetapi meningkat signifikan pada 2025 seiring bertambahnya wilayah konsumsi.
“Di pangkalan itu harganya terkendali, bahkan tidak keluar dari HET. Tetapi saat gas berpindah ke pengecer, mekanisme pasar bekerja tanpa kontrol. Di titik itulah harga kemudian melompat,” ujarnya.
Menurut Dony, pemerintah tidak memiliki landasan regulasi yang memungkinkan pengawasan langsung terhadap pengecer, sehingga celah distribusi sulit ditutup.
Ia menuturkan bahwa kondisi geografis Kutim memberi dampak besar terhadap stabilitas harga. Daerah seperti Sandaran dan Karangan memerlukan perjalanan panjang dari gudang agen, sehingga pengecer menambahkan biaya transportasi dan risiko perjalanan.
“Kami memahami dinamika logistik di lapangan. Namun penambahan margin yang terlalu besar tentu menimbulkan ketidakadilan bagi konsumen,” katanya.
Ia menegaskan pentingnya kebijakan yang lebih adaptif agar wilayah terpencil tidak selalu menjadi korban fluktuasi harga.
Pemerintah daerah kini meninjau skema alternatif yang memungkinkan pangkalan ditempatkan lebih dekat ke konsumen. Disperindag mulai mempertimbangkan pembentukan rute distribusi khusus untuk kecamatan-kecamatan jauh serta mendorong agen melakukan pengiriman terjadwal.
“Kami tidak ingin pendekatan lama terus dipakai jika tidak lagi relevan. Distribusi harus mengikuti karakter wilayah, bukan sebaliknya,” ucap Dony.
Untuk mengurangi tekanan permintaan, pemerintah juga mengampanyekan penggunaan LPG non-subsidi bagi rumah tangga mampu dan pelaku usaha.
“Kami berharap konsumsi subsidi bisa tepat sasaran. Tekanan terhadap jalur distribusi akan berkurang jika kelompok mampu bergeser,” ujarnya.
Evaluasi menyeluruh ini ditargetkan rampung pada awal 2026, agar struktur distribusi LPG 3 kilogram di Kutim dapat berjalan lebih teratur dan harga di wilayah pinggiran tidak lagi mengalami lonjakan ekstrem. (ADV/Diskominfo Kutim/—).
