SENTRALKALTIM.ID , Sangatta — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur memantapkan arah kebijakan penguatan sektor peternakan dengan memprioritaskan pengadaan sapi Bali dalam program pengembangan populasi ternak. Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang pemerintah untuk memastikan ketahanan ternak lokal tetap terjaga, khususnya pasca penurunan populasi akibat PMK beberapa tahun lalu.
Kepala DTPHP Kutim, Dyah Ratnaningrum, menjelaskan bahwa keputusan ini diambil berdasarkan evaluasi teknis dan pertimbangan adaptasi lingkungan.
“Sapi Bali jauh lebih stabil di Kutim. Mereka kuat di kondisi berbukit, tahan terhadap kelembapan, dan tidak membutuhkan manajemen pakan serumit sapi besar,” ujarnya.
Menurut Dyah, pengadaan sapi Bali dilakukan melalui APBD dengan proses seleksi kelompok tani ternak menggunakan SIM-Luhtan agar distribusi tepat sasaran. Pemerintah ingin memastikan bibit berkualitas benar-benar diterima kelompok yang aktif dan siap mengelola.
“Kami tidak ingin bibit berhenti sebagai bantuan. Kami ingin ia menjadi fondasi populasi baru,” katanya.
Pengalaman masa lalu, ujar Dyah, menjadi pelajaran penting ketika Kutim mendatangkan sapi besar seperti limosin dan simental. Tanpa pakan intensif dan pendampingan khusus, sapi-sapi tersebut tidak bisa berkembang optimal.
“Jenis besar itu cocok untuk sistem penggemukan intensif. Bagi peternak kita yang masih semi-intensif, risiko stresnya tinggi,” jelasnya.
Program pengadaan ini juga dibarengi dengan pendampingan teknis terkait pakan, sanitasi, serta reproduksi. Pemerintah ingin memastikan sapi betina produktif yang diserahkan mampu melahirkan pedet secara konsisten.
“Jika satu betina bisa menghasilkan pedet setiap tahun, itu investasi jangka panjang bagi daerah,” ujar Dyah.
Ia berharap peningkatan populasi dapat tercapai dalam beberapa tahun ke depan melalui kombinasi pengadaan dan Inseminasi Buatan.
“Kami ingin populasi yang dulu turun bisa pulih lagi secara bertahap. Sapi Bali adalah pilihan realistis untuk Kutai Timur,” tutupnya. (ADV/Diskominfo Kutim/—)
