Scroll untuk baca artikel
Kab. Kutim

Perluasan Definisi Bapokting Menjadi Strategi Baru Kutim Menjaga Laju Pembangunan

279
×

Perluasan Definisi Bapokting Menjadi Strategi Baru Kutim Menjaga Laju Pembangunan

Sebarkan artikel ini
Perluasan Definisi Bapokting Menjadi Strategi Baru Kutim Menjaga Laju Pembangunan

SENTRALKALTIM.ID, Sangatta— Perubahan besar dalam pendekatan stabilisasi ekonomi daerah muncul di Kutai Timur ketika pemerintah memasukkan material konstruksi seperti semen dan pasir ke dalam kategori bahan pokok penting. Langkah ini mencerminkan realitas bahwa kebutuhan masyarakat tidak lagi bertumpu pada pangan semata, tetapi juga pada material yang menggerakkan pembangunan fisik.

Masuknya material konstruksi ke daftar pengawasan menunjukkan transformasi pemahaman pemerintah terhadap dinamika ekonomi lokal. Kutim, yang tengah memperluas infrastruktur, menghadapi kenyataan bahwa ketergantungan pada pasokan luar membuat harga dan ketersediaan semen menjadi sangat fluktuatif. Itulah sebabnya Disperindag memperluas definisi bapokting.

Pejabat Fungsional Pengawas Perdagangan Ahli Muda, Achmad Dony Erviady, menjelaskan bahwa pasokan semen sering terganggu oleh faktor yang sulit dikendalikan daerah.

“Mulai dari cuaca hingga antrian kapal, semua bisa memperlambat distribusi. Imbasnya langsung ke lapangan,” ucapnya.

Dalam kerangka yang lebih luas, gangguan pada pasokan material konstruksi dapat memengaruhi agenda pembangunan Pemkab Kutim. Ketika proyek sekolah tertunda atau pembangunan fasilitas kesehatan melambat, dampaknya tidak hanya bersifat administratif, tetapi menyentuh kualitas layanan publik.

“Material konstruksi memiliki peran struktural yang serupa dengan pangan dalam menjaga stabilitas sosial-ekonomi,” ungkapnya.

Karena itu, pemantauan distributor diperketat. Pengawasan dilakukan untuk mencegah praktik penahanan stok, memastikan aliran barang ke pasar tetap bergerak, dan menghindari spekulasi harga. Pendekatan ini bertumpu pada prinsip bahwa keterlambatan pembangunan berisiko memperpanjang ketimpangan layanan dasar.

Menurut Dony, kebijakan ini dapat dibaca sebagai upaya pemerintah membangun fondasi baru bagi stabilitas pembangunan daerah. Pemerintah mencoba mengurangi sensitivitas pasar terhadap hambatan distribusi melalui intervensi yang lebih terarah.

“Kami menyesuaikan kebijakan karena kebutuhan masyarakat juga berubah,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *