Sentralkaltim.id – Sekretaris Komisi I DPRD Samarinda, Ronal Stephen Lonteng, menyampaikan keprihatinannya terkait proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Waktu (PPPK) di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda yang dinilai tidak adil bagi para honorer yang sudah mengabdi bertahun-tahun.
Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan pada Selasa (24/6/2025), Ronal menyoroti kenyataan bahwa banyak honorer yang telah bekerja selama lebih dari 10 tahun, namun gagal lolos dalam tes seleksi PPPK.
Menurutnya, sistem seleksi yang hanya mengukur kemampuan berdasarkan nilai ujian akademis sangat tidak mencerminkan loyalitas dan pengalaman kerja yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun.
“Banyak honorer yang sudah bekerja lebih dari 10 tahun, bahkan ada yang sudah puluhan tahun, namun mereka tidak lulus seleksi. Padahal, mereka telah bekerja dengan maksimal dan memiliki loyalitas tinggi kepada pemerintah,” ujar Ronal.
Ronal menambahkan, bahwa tes seleksi PPPK yang hanya mengedepankan aspek nilai akademis tidak memperhitungkan kontribusi yang telah diberikan oleh para honorer selama bertahun-tahun.
Hal ini menurutnya menjadi sebuah ketidakadilan bagi mereka yang seharusnya dihargai atas dedikasi dan loyalitas mereka.
“Yang dibutuhkan oleh pemerintah adalah pegawai dengan loyalitas kerja yang tinggi, bukan hanya pegawai yang pintar atau yang memiliki nilai akademis tinggi. Pemerintah harus melihat lebih dari sekadar nilai ujian dalam memilih pegawai, karena pengalaman dan loyalitas juga merupakan faktor penting dalam keberhasilan sebuah lembaga pemerintahan,” tegasnya.
Ronal berharap, Pemerintah Kota Samarinda dapat memberikan perhatian lebih terhadap nasib honorer yang gagal dalam seleksi PPPK.
Ia menegaskan bahwa banyak dari mereka merasa tidak mendapat keadilan karena sistem seleksi yang ada, dan sangat berharap agar pemerintah hadir di tengah mereka dengan solusi yang lebih adil dan bijaksana.
“Jangan sampai para honorer yang sudah lama mengabdi merasa menjadi korban ketidakadilan hanya karena sistem seleksi yang ada. Pemerintah harus hadir dan memberikan perhatian lebih terhadap mereka,” tandasnya.
Isu ini tentu memerlukan perhatian lebih dari pihak berwenang, agar sistem seleksi pegawai dapat lebih mencerminkan keseimbangan antara kemampuan akademis dan dedikasi dalam bekerja.
Diharapkan, dengan adanya evaluasi terhadap proses seleksi PPPK ini, keadilan bagi para honorer dapat segera terwujud. (adv)
