Sentralkaltim.id – DPRD Samarinda prihatin dengan petani yang mengalami gagal panen seluas 50 hektare akibat banjir di Lempake.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim mendesak Pemkot Samarinda untuk segera menyalurkan dana tanggap darurat untuk membantu petani tersebut.
Disampaikannya, status tanggap darurat di kawasan itu telah ditetapkan.
Untuk itu, seharusnya dana tanggap darurat dapat langsung dicairkan tanpa prosedur birokrasi berbelit-belit.
Guna menindaklanjuti dana itu, Abdul Rohim mengaku akan segera berkoordinasi dengan Kalak BPBD (Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah) selaku penanggung jawab kebencanaan untuk memastikan penyaluran bantuan dilakukan tepat sasaran.
“Status tanggap darurat sudah ditetapkan, dana bisa dicairkan tanpa proses birokrasi panjang. Saya akan berkoordinasi dengan Kalak BPBD” ujarnya, Rabu (21/5/2025).
Politisi PKS ini mengatakan, dana darurat itu dapat dialokasikan untuk perbaikan fasilitas umum, properti warga, dan lahan pertanian yang rusak.
Namun, proses penyalurannya wajib diawali dengan laporan detail dari tingkat RT hingga kecamatan agar penyalurannya tepat sasaran.
“Prinsipnya seluruh korban banjir, termasuk petani Lempake harus segera ditangani. Dana sudah tersedia, yang perlu dipercepat hanya verifikasi data,” ungkapnya.
Kendati demikian, ia menjelaskan, bahwa dana tanggap darurat akan dioptimalkan untuk meminimalisir dampak ekonomi pada warga, sementara untuk gagal panen, belum mempunyai anggaran khusus.
“Prioritas meringankan beban masyarakat secepat mungkin,” pungkasnya. (adv)
