Sentralkaltim.id – DPRD Samarinda menyoroti penanganan banjir di Kota Tepian.
Menjelang masa reses, Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim menyampaikan, pihaknya berencana memanggil instansi terkait untuk mengklarifikasi terkait evaluasi penanganan banjir dan mitigasi bencana yang selama ini berjalan.
Ia menegaskan, musibah banjir dan longsor yang melanda Samarinda dalam pada Senin (12/5/2025) tidak hanya menyisakan duka, tetapi juga menjadi peringatan bagi pemerintah.
“Secepatnya kita adakan pertemuan, surat pemanggilan akan segera kami layangkan (dinas terkait),” ujar Abdul Rohim, Selasa (13/5/2025).
Ia mengatakan, hampir di seluruh wilayah Samarinda tergenang pada Senin (12/5/2025).
Abdul Rohim menyadari, salah satu penyebab utama banjir adalah intensitas hujan yang tinggi.
Kendati demikian, ia ingin Pemkot Samarinda mengevaluasi seluruh program pengendalian banjir yang telah dikerjakan selama ini.
“Kita harus cari tahu apa yang salah, di mana yang tidak berjalan. Ini bukan sekadar peristiwa tahunan yang biasa,” ucapnya.
Terkait hal itu, politisi PKS ini menyampaikan, bahwa pihaknya ingin mengevaluasi secara menyeluruh permasalahan yang terjadi, apakah terletak di hulu, hilir, atau bahkan pada sistem drainase yang tak mampu menampung debit air saat curah hujan turun.
“Kalau memang hulu jadi masalah, kolam retensi harus jadi solusi konkret. Tapi kalau hilirnya yang menyempit, itu yang harus dibenahi,” tegasnya.
Sebelumnya, Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan, bahwa banjir yang selama ini rutin melanda kota bisa dikurangi secara signifikan dalam waktu 3 sampai 5 tahun ke depan.
Menurutnya, penanganan banjir tak bisa hanya mengandalkan program fisik semata, tetapi juga kolaborasi antarpemerintah.
Ia mengakui bahwa Samarinda termasuk kota dengan risiko banjir tinggi, akibat limpasan air dari wilayah hulu, buruknya drainase, hingga penyempitan sungai.
Salah satu fokus penanganan berada di Sungai Karang Mumus, namun Andi Harun menyampaikan, persoalan tidak cukup jika hanya ditangani di satu titik.
Ia mengungkapkan, bahwa program-program besar kini telah disusun terarah dari revitalisasi drainase hingga pembangunan kolam retensi dan tanggul.
Namun untuk mengejar target 5 tahun, dibutuhkan sinergi lintas instansi.
“Terkait penanggulangan banjir, bukan hanya Karang Mumus. Seperti misalnya pengerukan sungai atau pembenahan sungai sebagai saluran utama kita,” pungkasnya. (adv)
